Selasa, 08 Januari 2013

Bupati Temui Dirut PLN di Jakarta,Perlu 54 Ribu Sambungan Baru



ATASI KRISIS LISTRIK: Ismail Thomas (ketiga kanan) saat rapat percepatan pembangunan listrik di Kubar, bersama Dirut PLN Nur Pamudji (kedua kiri) bersama jajarannya.


SENDAWAR - Sejak berdirinya kabupaten,  Kubar masuk daerah  krisis listrik. Hal tersebut diungkapkan Bupati Ismail Thomas, pada rapat dengan manajemen PLN di Ruang Rapat Direktur Konstruksi PLN lantai 13 Jakarta, Jumat (4/1).
Rapat dipimpin Direktur Utama (Dirut) PLN Nur Pamudji, membahas Percepatan Realisasi Pembangunan PLTU di Kubar. Rapat ini pun sekaligus menindaklanjuti surat Pemkab Kubar tertanggal 28 Desember 2012. Isinya tentang percepatan realisasi pembangunan PLTU dan jaringan listrik di Kubar.
Percepatan pembangunan PLTU di Kubar, kata Bupati Ismail Thomas yang hadir menyertakan Sekretaris Kabupaten Aminuddin, dan Asisten I Sekretariat Kabupaten Kubar Edyanto Arkan menyatakan, sangat penting.
Sehingga dengan rapat ini bupati, ketua dan wakil ketua DPRD Kubar akan mengevaluasi janji PLN di awal tahun 2014, menemui Dirut PLN. Karena saat ini masih ada 7.900 kepala keluarga (KK) atau sekitar 20 persen dari populasi masyarakat di Kubar yang belum mendapat sambungan aliran listrik sejak 2001. “Kalau seluruh Kubar, masih 75 persen masyarakat yang belum merasakan listrik dari PLN,” bebernya. Dari 75 persen masyarakat Kubar yang belum tersambung listrik, belum termasuk pembangunan delapan kantor pemerintahanyang baru. Kemudian pembangunan 9 pelabuhan khusus batubara, pelabuhan khusus CPO yang semuanya memerlukan listrik. Di mana pembangunannya sudah mulai dilakukan saat ini. Belum lagi kebutuhan listrik untuk hotel, restoran, industri, perbankan, pariwisata, industri kecil dan menengah dan lain-lain. “Semua tentu sangat mengharapkan dukungan energi listrik,” katanya.
 Paling tidak 2013-2014 Kubar membutuhkan listrik dengan kapasitas 27 megawatt (MW). “Waktu saya masih menjadi wakil bupati Kubar, saya ada kasih hibah bantuan generator tahun 2003/2004,” ungkapnya.
Kemudian setelah itu melalui Pembangkit Listrik Tenaga Gas Batu Bara (PLTGB) di Royoq Kampung Sekolaq Oday Kecamatan Sekolaq Darat yang dibangun PT Cipta Daya Nusantara (CDN) sudah terbangun 2x3 MW.
Dalam pembangunan PLTGB Pemkab membantu lokasi atau lahan PLTGB  dan jalan ke Power Plant CDN. Kemudian membantu bahan bakar berupa batu bara melalui CSR PT Banpu/Trubindo Coal Mining dan PT Gunungbayan Pratamacoal. Untuk lahannya seluas 14,3 hektare di tepi Sungai Mahakam dengan lokasi di samping pelabuhan. Kemudian akses jalan protokol masih termasuk dalam wilayah ibu kota dengan jarak kurang lebih 17 kilometer dari pusat kota dari segi transportasi batubara, keperluan air dan keperluan pembangkit lokasi ini sudah sangat memadai dengan kapasitas 2x7 MW dan pembangunannya akan berdekatan dengan PLTGB.
Untuk diketahui dari 7.900 KK yang belum terpasang listrik itu, jelas dia, baru pemukiman yang berada sekitar ibu kota kabupaten. Belum lagi di kecamatan-kecamatan. Itu semua dikarenakan kekurangan trafo dan kurangnya jaringan. Apa lagi sekarang mulai ada jalan baru di tiga kecamatan. Itu semua tentunya banyak sekali kekurangan listrik. Seperti Kecamatan Long Iram ada 12 ribu KK yang memerlukan sambungan listrik. Siluq Ngurai 10 ribu, Muara Pahu 15 ribu, dan Mook Manaar Bulatn 8 ribu, dengan total keseluruhan diperkiraan di Kubar mencapai 45 ribu sambungan baru.
Lebih lanjut Bupati mengatakan, hambatan pemasangan ke masyarakatdiakibatkan PLN kekurangan 5 trafo. Pemkab Kubar langsung memesan tambah 10 trafo, itu semua komitmen dan keseriusan Pemkab yang betul-betul ingin memaksimal listrik di Kubar. Kita sangat menyadari untuk pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan pembangunan, pertumbuhan investasi sangat tergantung pada energi listrik. Jadi secara global itulah tujuan kedatangan Pemkab Kubar untuk bertemudirut PLN. Tujuannya, untuk segera menyelesaikan krisis listrik denganharapan dapat mempercepatan pembangunan PLTU di Kubar dan pemenuhan listrik untuk jangka pendek.
Bupati menyebutkan, kedatangan ke kantor PLN Jakarta, tentu juga mempertanyakan proyek yang sudah ada Perpres yang menyebutkan, pada 2014 sudah bisa beroperasi 2 x 7 MW. “Kalau kami menghitung-hitung bahwa sisa waktu 270 hari efektif kerja. Karena kalau kita hitung mulai dari awal tahun ada 364 hari,” katanya.
Potong hari minggu, potong hari raya paling 270 hari efektif untuk bekerja. “Artinya bagaimana bisa mengefektifkan waktu 270 hari ini,” ucapnya.
Sehingga Pemkab siap membantu dan mendukung proses percepatan sesuai aturan/legal. “Jika lokasi yang sudah ada penunjukkan dan sudah ditandatangan. Kalau menurut aturannya boleh kasih gratis, kita gratiskan, tidak ada masalah bagi pemkab demi percepatan pembangunan energi listrik, dengan harapan keperluan-keperluan mendasar bisa selesai sesuai jadwal,” terang Bupati.
Ia menambahkan, ketika rapat APBD dirinya pertanyakan apa hambatan PLN kenapa sambungan-sambungan ke masyarakat belum tersambung. Sementara Asisten I Setkab Kubar sudah melaporkan salah satu masalah bahwa PLN kekurangan 5 trafo. Dengan kondisi tersebut Pemkab langsung menambah 10 trafo. Artinya Pemkab betul-betul ingin PLN maksimal. “Kami sangat menyadari untuk pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan pembangunan, pertumbuhan investasi sangat tergantung pada energi listrik ini. Apa yang kita bisa back up untuk Percepatan Pembangunan di Kubar di bidang energi,” katanya.
Selama ini Pemkab Kubar bersama PLN Provinsi dan PLN Kabupaten sudahberusaha semaksimal mungkin untuk bersama-sama memperbaiki kondisi kekurangan listrik. Saat ini Kubar membutuhkan jaringan listrik minimal 3 MW dengan perhitungan 3x9 MW untuk mendukung kelancaran operasional. Komitmen Pemerintah dalam bekerjasama dengan pihak swasta dengan terbangunnya PLTGB oleh PT CDN yang sudah bisa memproduksi 3,3 MW dengan total 8 MW yang selama ini mendukung listrik di Kubar. Hadir dalam rapat tersebut Kepala Bappeda Kubar Finsen Allotodang, Kabag Hukum Jannes Hutajulu, dan jajaran PLN. (hms10/waz) copy-Kaltimpost.08Januari.2013

Tidak ada komentar:

Posting Komentar