MASKOT KUBAR: Bupati menjelaskan mengenai gambar maskot macan dahan yang terdapat di depan tas yang berisi kenangan berupa plakat macan dahan kepada para anggota DPD-RI.
SENDAWAR – Anggota DPR RI akan berupaya merumuskan dan meyakinkan pemerintah bahwa daerah perbatasan harus menjadi prioritas utama. Demikian disampaikan Ketua Tim dari DPR RI Dr Drs H Taufik Efendi MBA saat acara tatap muka dan silaturahmi Pemkab Kubar dan DPR RI di Auditorium Tulur Aji Jangkat Kantor Bupati Kubar, Jumat malam (15/7).“Yang jelas kami telah mendapatkan lampu hijau, baik dari Mendagri dan Presiden,” ungkapnya dalam kunjungan yang dinamakan kunjungan spesifik. Tatap muka ini digelar usai anggota DPR RI melakukan kunjungan ke Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai yang berbatasan dengan Malaysia.
Saat tatap muka itu hadir Bupati Kubar Ismail Thomas, Wabup Kubar Didik Effendi, Ketua DPRD Kubar FX Yapan, Dandim 0912 Kubar, Kapolres Kubar, Plh Sekkab Kubar Aminuddin, jajaran pejabat teras Kubar, dan anggota DPRD Kubar.
Ia juga mengajak agar masyarakat berusaha mencapai mimpi bila pemekaran Mahakam Ulu selesai pada 2012 dan Kalimantan Utara (Kaltara) pada 2011. “Kita harus berjuang dan mendorong Mendagri. Selanjutnya, kami akan berhadapan dengan Mendagri dengan perumusan undang-undang, tinggal one step ahead atau selangkah lagi,” katanya.
Dia menjelakan, Komisi II sudah berpikir keras dan telah memiliki gambaran tentang perbatasan. Dari kunjungan spesifik ini diharapkan dapat gambaran lebih jelas dan nyata. “Komisi II yang membidangi Pemerintahan dan Otonomi Daerah ingin menjadikan perbatasan sebagai serambi atau wajah Indonesia yang sebenarnya,” katanya.
Dengan kunjungan ini, katanya, akan melengkapi pengetahuan mereka tentang perbatasan di Long Apari dan Long Pahangai. Selain itu mereka juga menjadi tahu masih banyaknya wilayah yang belum tersentuh pembangunan di Kubar, mengingat luas Kubar satu setengah kali dari Provinsi Jawa Barat dan terdiri dari 21 kecamatan serta sekitar 100 kampung yang masih terisolir.
Sementara Bupati Kubar Ismail Thomas SH Msi mengatakan, dari APBD Kubar telah dibuat pos perbatasan Long Apari dan Long Pahangai dengan Malaysia Timur, tepatnya Serawak. “Ditempatkan di Lasak Tuyang, yang bertujuan memancing pemerintah pusat, karena bukan hal yang tidak mungkin kekayaan kita bisa dijarah,” kata Bupati.
Bupati menjelaskan, secara makro tingkat kesejahteraan penduduk mengalami peningkatan, data terakhir mencapai 6,9 persen, yang berada di atas rata-rata nasional. Hal ini katanya, tidak terlepas dari kerja keras masyarakat Kubar. “Dengan koperasi, Kubar yang diwakili Bupati sebagai satu-satunya di seluruh Indonesia yang menerima Satyalancana Pembangunan,” ujarnya.
Peningkatan itu juga ditunjang beberapa aspek yang mengurangi beban masyarakat melalui pembebasan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), mulai TK sampai SMA, Bosda juga dari 2006, izin, dan penyertaan modal 50 sampai 100 juta per koperasi, dan kini sudah terbentuk 768 koperasi dari 2006. Ditambah peningkatan untuk kesehatan masyarakat.
Ia juga menjelaskan, Kubar memiliki wilayah bergelombang, yang menjadi saat musim kemarau karena jalan satu-satunya ke Long Pahangai dan Long Apari melalui jalur sungai. Meskipun ada jalur udara dan ada subsidi dari provinsi, namun masih terbatas sehingga tidak ada alternatif lain. “Pembangunan yang diutamakan ialah jalan,” tegas Bupati.
“Untuk kesejahteraan di Kubar sudah merata, hanya masalah jalan. Selain itu, jembatan yang dibangun dan minta bantuan pusat ini akan memperpendek jarak ke provinsi, mempersingkat sekitar 140 km,” jelas Bupati. Dia juga berharap ruas jalan trans Kalimantan dari Samarinda ke Kubar agar tidak terlupakan untuk perawatannya karena rusak berat.
Sementara itu, Ketua DPRD Kubar FX Yapan berharap rombongan dalam perjalanannya dapat melalui jalur darat dan ke hulu riam menggunakan jalur air agar dapat melihat kondisi riil Kubar yang baru dimekarkan sekitar 10 tahun ini.
“Kubar betul-betul membutuhkan pembangunan, pendidikan atau sarana prasarana. Bagaimana masyarakat Kubar bisa meningkatkan taraf hidupnya bila sarana prasarana sangat minim,” katanya. Ia berharap Komisi II DPR dapat membantu agar daerah perbatasan Kubar dapat dimekarkan menjadi Mahakam Ulu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar